Senin, November 16, 2026
Naskah

Ijon Politik di Balik Izin Sawit dan Tambang: Ketika Legal Tak Lagi Berarti Etis

Bintang Fazza Wijaya

Mahasiswa Ilmu Politik

Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Setiap menjelang pilkada, ada satu pola yang jarang dibicarakan publik Jambi: lonjakan penerbitan izin konsesi sawit dan tambang. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, mencatat bahwa keputusan-keputusan terkait investasi sumber daya alam melonjak drastis di tahun politik. Di Jambi sendiri, Direktur WALHI Jambi menduga izin-izin perkebunan sawit diterbitkan setahun menjelang atau setahun setelah pilkada, dan lazimnya satu perusahaan hanya “memegang” satu kepala daerah agar biaya politiknya lebih murah.

Angka ini tidak main-main. DPRD Provinsi Jambi sendiri, dalam sebuah momen kesadaran kolektif, pernah berencana membentuk panitia khusus untuk mengusut skandal pertambangan karena menyinyalir sektor ini telah menjadi “lahan basah” bagi pejabat daerah untuk meraup keuntungan pribadi. Ironisnya, rencana itu datang dari lembaga yang seharusnya jadi pengawas, bukan dari lembaga anti-rasuah yang biasanya baru bergerak setelah ada laporan atau tangkap tangan.

Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai , bukan pada apakah izin itu sah secara hukum, tapi pada pertanyaan yang lebih mendasar: atas nama siapa izin itu diterbitkan?

Penerbitan izin tambang dan sawit adalah kewenangan sah kepala daerah. Tidak ada pasal pidana yang dilanggar selama prosedur administratif di atas kertas terpenuhi. Justru di titik inilah letak bahayanya: sebuah keputusan bisa sepenuhnya patuh hukum sambil tetap cacat secara moral. Max Weber, dalam gagasannya soal etika tanggung jawab (Verantwortungsethik), mengingatkan bahwa pejabat publik semestinya mempertanggungjawabkan dampak kebijakannya terhadap rakyat, bukan menjadikan kebijakan itu sendiri sebagai alat tukar untuk membiayai kontestasi kekuasaan.

Ketika izin lahan menjadi komoditas politik, yang terjadi bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan pembalikan total arah keberpihakan negara: dari melayani rakyat menjadi melayani modal. Franz Magnis-Suseno menyebut ini sebagai jurang antara legalitas dan moralitas, negara bisa taat hukum sekaligus mengkhianati etika.

Bandingkan dengan kasus korupsi konvensional: ada uang yang bisa dilacak, ada tersangka yang bisa diborgol, ada OTT yang bisa jadi headline. Ijon politik lewat izin sumber daya alam tidak menyediakan drama semacam itu. Kerugiannya difus dan jangka panjang, deforestasi, konflik agraria, kerusakan lingkungan yang baru terasa bertahun-tahun kemudian. Tidak ada uang yang berpindah tangan secara kasatmata, sehingga KPK pun sulit masuk.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, pola ini adalah bentuk regulatory capture, di mana regulator yang seharusnya independen justru dikuasai kepentingan pihak yang mestinya diawasinya. Riset nasional soal keterkaitan elite politik dengan bisnis batu bara menunjukkan pola yang sama persis: batas antara pejabat publik dan pemodal semakin kabur, dan kebijakan sumber daya alam menjadi arena barter kekuasaan, bukan lagi instrumen kesejahteraan rakyat.

Tentu, tidak semua izin yang terbit menjelang pilkada otomatis berarti transaksional. Proses perizinan sawit dan tambang memang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga kebetulan penerbitannya berdekatan dengan momen politik bisa jadi murni administratif. Investasi di sektor ini juga membuka lapangan kerja dan menyumbang pendapatan daerah, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja di provinsi yang masih bergantung pada sektor ekstraktif.

Namun argumen ini justru memperkuat urgensi persoalan: selama motif di balik penerbitan izin tidak pernah diaudit secara terbuka, publik tidak akan pernah tahu mana investasi yang genuine dan mana yang menjadi kedok patronase. Ketiadaan transparansi inilah, bukan izin itu sendiri, yang menjadi akar masalah etika di sini.

Selama sistem hukum kita hanya menilai keabsahan prosedur dan abai terhadap motif serta dampak substantif sebuah kebijakan, ijon politik lewat sumber daya alam akan terus berulang di setiap musim pilkada. Jambi, dengan kekayaan hutan dan lahannya, semestinya tidak dibiarkan menjadi arena tawar-menawar kekuasaan yang dibungkus legalitas administratif.

Etika politik pada akhirnya bukan soal menghindari penjara, melainkan soal keberanian menahan diri ketika kekuasaan memberi ruang untuk menyalahgunakannya. Dan di situlah letak ujian sesungguhnya bagi setiap kepala daerah, jauh sebelum KPK datang mengetuk pintu.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.