Senin, November 16, 2026
Urban

Visitasi KI Jambi ke 6 Badan Publik, Di OJK Ada Layanan SLIK Cek Status Debitur, BPN Unggulkan Sentuh Tanahku

JAMBI- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi bergerak serentak melakukan visitasi ke enam lembaga publik dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi pada Senin (2/11/2026). Langkah ini diambil guna memastikan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam visitasi kali ini, Komisi Informasi membagi anggotanya ke dalam dua tim kerja untuk menyisir enam instansi strategis secara efisien.

Tim Satu yang diperkuat oleh Ahmad Taufiq Helmi, Siti Masnidar, dan Zamhari, berfokus menyambangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Tim Dua yang dipimpin oleh Al Munawar bersama Indra Lesmana bergerak melakukan visitasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Bahasa, dan Kantor BPJS Kesehatan.

Dari seluruh rangkaian kunjungan tersebut, satu di antara momen yang paling menarik perhatian terjadi saat Tim Satu menyambangi Kantor OJK. Di sana, tim melihat langsung bagaimana OJK membuka akses informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat luas terkait rekam jejak kredit.

“Hal yang sangat menarik dan krusial di OJK ini adalah pelayanan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ,” ujar Taufiq.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, lewat keterbukaan informasi di OJK, masyarakat tidak hanya bisa mengajukan permohonan untuk mengecek rapor kredit mereka. Lebih dari itu, warga yang sempat terkendala kredit macet juga bisa mengusulkan permohonan agar status BI Checking mereka dihapus atau dibersihkan, asalkan seluruh kewajiban keuangannya telah diselesaikan.

“Layanan pemulihan dan penghapusan BI Checking ini sangat dinantikan masyarakat. Kami dari Komisi Informasi ingin memastikan bahwa alur, syarat, dan prosedur informasi penunjang medis atau keuangan seperti ini disampaikan secara transparan dan tanpa berbelit-belit,” tambahnya.

Ketua OJK Provinsi Jambi Yan Iswara mengatakan jika pengajuan penghapusan data karena kredit macet membutuhkan waktu. Tidak bisa otomatis setelah pelunasan. Setidaknya butuh dua tahun.

“Terkait SLIK tidak bisa diajukan untuk dihapus/dibersihkan,  jadi harus  menunggu dulu 2 tahun setelah lunas,” katanya.

sementara itu, di BPN, visitasi monev KI Jambi membahas soal aplikasi layanan online BPN. Salah satunya aplikasi Sentuh Tanahku. Disana bisa melihat sejumlah  layanan BPN.

Di sisi lain, Tim Dua yang dipimpin Al Munawar juga melakukan evaluasi mendalam di Dinas Lingkungan Hidup, Balai Bahasa, dan BPJS Kesehatan. Kunjungan ini berfokus pada kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi dalam menyajikan data publik—seperti isu lingkungan, kebahasaan, hingga transparansi jaminan kesehatan bagi kepesertaan BPJS.

Al Munawar menegaskan, keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik.

Dengan adanya visitasi serentak ini, Komisi Informasi Provinsi Jambi berharap seluruh badan publik dan lembaga vertikal di Jambi terus berinovasi dalam mempermudah akses informasi, sehingga hak-hak konstitusional masyarakat untuk tahu dapat terpenuhi dengan baik.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.